A.S. Laksana, Jawa Pos [ Minggu, 25 April 2010 ]

Bencana Sebagai Watak Pemerintahan

Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sesungguhnya saya masih penasaran kenapa dulu Presiden SBY dengan mudah mengurungkan niatnya untuk menggugat Anggodo dan Ong Juliana Gunawan yang telah menyebut-nyebut RI-1 berada di belakang mereka dalam skenario pelumpuhan KPK. Padahal sebelumnya ia tampak sangat tidak nyaman dan berniat mengambil langkah hukum yang tegas.

''Pokoknya didukung. Jadi nanti KPK ditutup. Ngerti ga?" kata Ong kepada Anggodo. Dan sekarang kita harus berurusan dengan Anggodo lagi, Bibit-Chandra lagi, ''kriminalisasi reptil'' lagi. Apakah kita akan menunggu presiden berpidato lagi?

Ini sungguh njelehi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja memenangkan gugatan praperadilan Anggodo terhadap keputusan Kejaksaan Agung mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Dengan demikian, ada kemungkinan Bibit dan Chandra harus diproses di pengadilan atas kasus yang dituduhkan kepada mereka. Jika proses peradilan berlangsung beres, mereka bisa membuktikan diri secara hukum apakah mereka tidak bersalah, atau sebaliknya, pengadilan akan membuktikan mereka bersalah. Hanya saja, pada saat berlangsungnya proses peradilan mereka harus non-aktif karena berstatus terdakwa. KPK kehilangan dua petingginya.

Dalam kasus Bibit-Chandra, Anda tahu, banyak orang meyakini bahwa yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Hasil penyadapan oleh KPK, yang berupa rekaman percakapan Anggodo, Ong Juliana, dan para kolega mereka, memperkuat keyakinan tersebut. Namun, saya ingat, para politisi DPR punya suara yang lucu yang bertentangan dengan simpati rakyat kepada Bibit dan Chandra. Sambil memperlihatkan sikap antipati kepada KPK (apakah karena para politisi Senayan banyak digarap oleh KPK?), DPR tampak sangat berpihak kepada polisi yang menetapkan kedua petinggi KPK itu sebagai tersangka --meski tuduhan yang dilemparkan kepada keduanya terus berubah-ubah, seperti mood para remaja yang ruwet sendiri ketika jatuh cinta.

Pada waktu itu, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR berkaitan dengan kasus tersebut, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengeluarkan pernyataan yang membuat saya mak tratap, deg-degan dan harap-harap cemas. ''Tak ada anggota saya yang melacurkan diri, mempermalukan institusi. Kami pertanggungjawabkan dunia akhirat,'' katanya. Anggota DPR sangat girang. ''Saya tidak rela polisi diobok-obok,'' kata DPR. ''Polisi harus diselamatkan dari kriminalisasi publik.''

Sekarang, Anda bisa melihat bahwa Kapolri sudah membuat pernyataan yang benar-benar susah dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Komjen Susno Duadji, polisi yang duduk di sebelahnya dalam rapat dengan anggota DPR, telah membuktikan bahwa Kapolri keliru. Banyak orang di kepolisian yang melakukan tindakan, dalam bahasa Pak Jenderal Kapolri, melacurkan diri dan mempermalukan institusi.

Lalu dengan cara bagaimana kita akan membicarakan kemenangan praperadilan Anggodo? Susno, si buaya yang dulu menjadi tokoh antagonis dalam kasus ''kriminalisasi'' Bibit-Chandra, kini sudah berubah menjadi penguak fakta tentang adanya makelar kasus di kepolisian. Itu tindakan yang membalikkan posisinya dari orang yang sebelumnya dicerca menjadi orang yang patut dibela. Jadi, akan bergerak ke mana lagi kasus Bibit-Chandra kali ini? Mengembalikan Susno ke posisi semula?

Setelah Kasus Century saya sempat berpikir bahwa kasus demi kasus yang dimunculkan belakangan adalah bentuk serangan balasan atas runyamnya posisi pemerintah. Dalam kasus ini, Anda tahu, suara koalisi pecah; sebagian anggota koalisi mengambil opsi keras yang menyudutkan pemerintah yang mereka dukung. Namun kemudian saya merasa bahwa pikiran itu terlalu simplistik, kendati manuver para politisi memang sering sangat simpel dan mudah diduga. Bahkan kalaupun itu benar demikian, kita bisa apa dengan pikiran semacam itu?

Saya kira ada kenyataan yang lebih besar di luar motif balas dendam itu. Jangan-jangan ini sebuah pola penyelesaian masalah, atau sebuah ciri lain dari pemerintahan SBY periode kedua. Anda tahu, lima tahun pertama pemerintahan SBY dicirikan oleh mbludak-nya bencana alam yang terjadi susul-menyusul. Pada periode kedua ini bencana alam tampaknya bergeser (atau meluaskan diri?) ke bencana politik, yang juga terjadi secara berturutan. Dugaan semacam itu membawa saya ke satu pertanyaan, ''Apakah masalah demi masalah di negeri ini hanya bisa diselesaikan melalui bencana?''

Untuk satu dua kasus mungkin iya. Masalah kemanusiaan yang berkepanjangan di Aceh, misalnya, menjadi agak dipermudah penyelesaiannya ketika terjadi tsunami. Setelah bencana besar itu, seluruh pikiran dan empati serta merta diarahkan ke sana. Orang berhenti membicarakan GAM, DOM, dan penderitaan apa saja yang sebelumnya mencincang daerah tersebut. Seluruh konsentrasi, dalam dan luar negeri, dikerahkan untuk membangun kembali daerah itu. Walhasil, bencana tsunami menjadi sebuah blessing in disguise bagi pemerintahan SBY sehingga masalah Aceh bisa diselesaikan dalam cara yang relatif lebih mudah. Kasus Aceh seperti selesai dengan sendirinya tanpa pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikannya.

Memang bencana bisa menjadi pola penyelesaian masalah. Setidaknya pola semacam itu bisa Anda temui dalam beberapa cerita di kitab suci: Sodom dan Gomorah hancur diguncang bencana, tentara-tentara Firaun digulung Laut Merah, dan Qarun yang tamak ditelan rekahan tanah beserta seluruh hartanya (namanya menyumbang satu kosakata dalam bahasa Indonesia, sehingga kita menyebut harta terpendam sebagai harta karun). Bencana-bencana dalam kitab suci itu menjadi sebuah happy ending, yakni ketika Tuhan sendiri turun tangan untuk menyelesaikan masalah di bumi.

Namun, Anda tentunya tidak bisa berharap bahwa sebuah pemerintahan akan terus-menerus bersandar pada bencana sebagai solusi. Akan ngawur sekali jika pengambil kebijakan hanya mengandalkan penyelesaian setiap urusan pada bencana. Jika demikian, demi mengusir orang pindah dari tempat permukiman mereka, yang perlu dilakukan hanya berdoa agar di situ terjadi tanah longsor atau semburan lumpur. Orang-orang yang tinggal di sana akan menyingkir dengan sendirinya. Sama ngawurnya juga saya kira jika pemerintah menjalankan kebijakan yang meniru pola bencana. Misalnya, karena suatu tempat harus dikosongkan untuk kepentingan lain dan di situ tidak memungkinkan adanya tanah longsor atau semburan lumpur, maka didatangkanlah bencana buatan, yakni Satpol PP.

Dalam beberapa kejadian, Anda tahu, Satpol PP, juga organisasi-organisasi otot lainnya, sanggup mendatangkan bencana, jika diperlukan, dengan karakter yang bisa sama merusaknya sebagaimana bencana alam. Mereka akan bekerja seperti semburan lumpur atau letusan gunung atau guncangan gempa untuk mendatangkan bencana bagi orang-orang yang tak sudi meninggalkan tempat mereka. Dan, sebagaimana bencana alam yang ''tugasnya'' memang menimbulkan kerusakan, mereka tampaknya juga memiliki ''tugas'' yang serupa.

Sekiranya watak penyelesaian seperti itu dipertahankan, agaknya akan lebih berguna jika bencana buatan itu diamalkan untuk menyelesaikan masalah korupsi. Saya kira Anda pun bersedia ikut memikirkan kemungkinan untuk melibatkan Satpol PP dalam program penggusuran para para koruptor dan bagaimana cara mendatangkan bencana buat mereka. Maksud saya, jika mereka bisa digunakan untuk mendatangkan bencana buat rakyat kecil, maka mereka juga bisa digunakan untuk mendatangkan bencana buat para koruptor.

Saya kira Satpol PP akan senang juga jika diberi tugas menggusur para koruptor; itu akan membuat mereka lebih banyak gunanya ketimbang sekarang. Kita juga akan lebih tenteram melihat kehadiran mereka, lebih tenang mengikuti kasus apa pun, entah Bibit-Chandra atau siapa pun, dan presiden tidak perlu bolak-balik berpidato atau mengeluh pada setiap kasus. Pada saat itu saya kira Kapolri juga tidak perlu membuat pernyataan teledor yang melibat-libatkan dunia akhirat. (*)

*) A.S. Laksana, kolomnis yang beralamat di aslaksana@yahoo.com

A.S. Laksana, Jawa Pos [ Minggu, 20 Desember 2009 ]

Bagaimana Mengelola Politik tanpa Operasi Otak

Menurut Anda, skandal Bank Century ini kasus apa tepatnya? Apakah ia masalah administrasi belaka, atau masalah perampokan, atau masalah hukum, atau masalah politik, atau bahkan masalah intelijen?

Ini pertanyaan yang sangat serius. Jika kita berhasil menetapkan itu kasus apa, mungkin kita bisa menemukan cara penyelesaian yang lebih mudah. Anda tahu, setiap urusan konon akan beres jika diserahkan kepada ahlinya. (Kalimat ''serahkan kepada ahlinya'' pernah digunakan oleh Pak Fauzi Bowo sebagai jargon kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta; ia menang dan ternyata ia tidak ahli-ahli amat untuk membebaskan Jakarta dari banjir dan kemacetan, dua masalah yang parah sekali di wilayah pemerintahannya.)

Sebelum Anda bisa memastikan, saya kira ada baiknya kita membahas seluruh kemungkinan. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang bisa saya sampaikan:

Masalah administrasi. Jika skandal Bank Century adalah masalah administrasi, maka urusannya harus diserahkan kepada orang yang benar-benar jagoan dalam urusan administrasi dan bukan pegawai administrasi biasa yang ngantuk melulu. Mungkin agak susah mencarinya, sebab administrasi adalah masalah yang sangat rumit dan berbelit-belit. Bahkan administrasi pembuatan KTP saja lama sekali pembenahannya; masalah daftar pemilih tetap dalam pemilu legislatif yang lalu juga kisruh, apalagi ini masalah administrasi sebuah bank (''Hanya bank kecil,'' kata beberapa orang) yang digelontor dana besar.

Masalah perampokan. Tidak ada kemungkinan lain kecuali kita pasrahkan saja urusan Bank Century ini kepada polsek terdekat. Kita berikan sepenuhnya kepercayaan kita kepada aparat polsek. Paling-paling kita hanya perlu mewanti-wanti agar polsek terdekat jangan sampai salah tangkap dan salah hajar orang. Kalau sering-sering begitu, citra polsek terdekat tentu saja akan merosot.

Masalah intelijen. Ini wilayah yang gelap sekali. Kadang-kadang informasinya benar, kadang-kadang meleset, tetapi bagaimanapun dunia intelijen harus tetap gelap. Kalau terang benderang namanya kabar burung. Menurut aturan, konon hanya Pak Presiden yang bisa mendapatkan informasi intelijen. Tetapi Ruhut Sitompul rupa-rupanya bisa mendapatkan juga informasi intelijen. Berkaitan dengan simpang-siur skandal Century, ia bilang ada dua bekas menteri yang berkhianat kepada SBY. ''Ini info dari BIN,'' katanya.

Masalah hukum. Saya agak buntu kalau ini ternyata masalah hukum. Di satu saat, sering hukum kita tampak sangat berwibawa, misalnya ketika mengadili Nek Minah (pemetik tiga butir kakao) dan Nek Manisih (pengumpul sisa-sisa panen kapuk randu yang diancam hukuman 7 tahun penjara). Di saat lain, hukum sering tampak sebagai kegiatan persekongkolan.

Saya pribadi abstain untuk kasus kedua nenek ini, sebagaimana presiden juga pernah abstain beberapa waktu dalam kasus Bibit-Chandra sambil mencari saat yang tepat untuk pidato. Jika Anda marah karena para nenek diperlakukan seperti itu dan rasanya mau mengamuk, saya kira Anda harus mengarahkan amukan Anda kepada negara. Negara ini terus-menerus gagal memenuhi janjinya yang berbunyi, ''fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara''. Kegagalan inilah yang menyebabkan kedua nenek itu, keduanya fakir miskin, diadili sebagai pencuri dalam upaya mereka mempertahankan hidup.

Kembali ke kasus Century, pikiran saya bolak-balik tidak bisa menemukan kemungkinan terbaik tentang siapa yang bisa diserahi urusan sekiranya ini adalah masalah hukum. Kadang terpikir bahwa Anggodo atau Robert Tantular atau orang-orang semacam itu mungkin akan tepat menanganinya. Kadang terpikir mungkin Ruhut Sitompul (baca: Ruhut Sitompul) lebih tepat. Ruhut sering memberi tahu kita dalam pernyataan-pernyataannya bahwa dia ahli hukum. Namun, karena tetap buntu, saya pikir kita serahkan saja urusan ini kepada Pak Presiden yang sudah berjanji akan membabat mafia hukum. Saya kira itu janji yang baik dan bukan fitnah.

Masalah politik. Karena politik terlalu berbahaya jika diserahkan urusannya hanya kepada para politisi, dan Anda sendiri mungkin meragukan kemampuan para politisi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah, maka semua orang boleh ikut serta. Setiap orang boleh menggalang dukungan untuk membela jagoannya masing-masing.

Paling-paling saya hanya akan menambahkan sedikit catatan di sini berkenaan dengan cara kita mengelola politik yang, menurut saya, sama persis dengan cara kita mengelola alam. Dan mungkin sama persis juga dengan cara kita mengelola apa saja. Kita mengelola alam begitu rupa sehingga bencana demi bencana, yang tampak berpindah-pindah tetapi sesungguhnya adalah perambatan di sepanjang jalur patahan, selalu menghasilkan banyak korban. (Kata ''menghasilkan'' ini sekali waktu pernah saya dengar diucapkan oleh presenter salah satu televisi, seolah-olah gempa bumi adalah kegiatan pabrik.)

Gempa politik kelihatannya seperti itu juga. Setiap kejadian tampak sebagai satuan-satuan yang terpisah, tetapi saya kira yang terjadi juga perambatan. Namun dalam urusan ini saya tidak berani memutuskan mana gempa pertamanya: Mungkin peristiwa jatuhnya Pak Harto, atau proklamasi, atau masuknya kompeni.

Anda menganggap itu kejauhan? Oke, mungkin gempa pertamanya dekat-dekat saja, tetapi saya tetap tidak bisa memastikan apakah itu penjarahan kolosal melalui BLBI, atau terungkapnya suap Rp 6 miliar oleh Bunda Ayin kepada jaksa Urip Tri Gunawan, atau gonjang-ganjing di seputar pemilihan deputi gubernur BI, atau terseretnya besan Pak Presiden dalam pengadilan korupsi oleh KPK, atau peristiwa alam yang sangat menakjubkan baru-baru ini: cecak menelan buaya. Saya ingin sekali, suatu saat nanti, membuat dongeng anak-anak tentang gejala ajaib ini.

Sekarang, Saudara-Saudara, kita sedang menikmati perambatan mutakhir. Taruh kata gempa pertamanya adalah Century, maka ia juga telah merambat di sepanjang jalur patahan. Dan susah memperkirakan akan berapa banyak jatuh korban.

Beberapa waktu kita disekap dalam situasi seolah-olah kasus Century adalah sebuah bom yang bisa merontokkan kekuasaan. Orang juga sempat yakin bahwa PPATK akan berani mengeluarkan data sehingga publik bisa tahu ke mana saja dana mengalir jauh; dari BI menuju Century, lalu ke orang-orang tertentu, lalu sampai ujung sekali. Mungkin sampai ke transaksi di Glodok, Mangga Dua, atau Pasar Klewer.

Tak terjadi gempa besar di situ, tetapi terus terjadi perambatan. Sempat muncul pembicaraan tentang pemakzulan (impeachment); juga ide penonaktifan, yang lalu didebat tidak ada dasar hukumnya. Sekarang belok ke pertarungan Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie; masalah pajak dihembuskan. Oya, tiba-tiba Benny K. Harman, anggota Komisi III DPR, secara serampangan mengingatkan bahwa rapat angket itu merupakan rapat konsultasi, bukan rapat pemeriksaan. Akan dibawa ke mana lagi?

Untuk kemiripan antara gempa bumi dan gempa politik ini, saya kira ada ucapan Einstein yang patut diingat. Ia bilang, cara berpikir yang menyebabkan kita dirundung masalah amat mustahil digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lahir justru karena cara berpikir tersebut.

Jadi, jika kita menyepakati Einstein, untuk mengatasi gempa bumi maupun bencana politik yang terus merambat, rasa-rasanya yang harus dibereskan pertama kali adalah cara berpikir. Hanya mengubah cara berpikir, dan tidak harus operasi otak. Untuk kasus-kasus cara berpikir yang agak parah, mungkin bisa diatasi dengan hipnoterapi. Saya kira ini penting terutama bagi para pejabat, juga politisi, sebab dari merekalah muncul segala macam kebijakan dan manuver yang memengaruhi kehidupan orang banyak. (*)

*) A.S. Laksana, penulis, tinggal di aslaksana@yahoo.com

A.S. Laksana, Jawa Pos [ Minggu, 07 Februari 2010 ]

Berpikir Jernih dalam Situasi Remang-Remang

SAYA berangkat ke Surabaya Jumat pekan lalu dengan dengkul cedera dan pikiran risau. Jawa Pos meminta saya bicara hari Sabtu pagi dalam forum temu penulis opini dan, sejak menerima undangan, saya sudah beberapa hari gelisah memikirkan apa hal terbaik yang bisa saya sampaikan kepada para peserta forum. Kegelisahan saya bertambah lagi ketika memikirkan apa pesan yang nantinya bisa diingat oleh para undangan setelah acara selesai dan masing-masing dari kami pulang ke rumah.

Kerisauan semacam ini benar-benar membuat saya tidak bisa menikmati perjalanan, tetapi sekaligus membuat saya lupa bahwa dengkul saya sebenarnya sangat nyeri ketika itu. Cedera tersebut saya dapatkan sehari sebelum saya berangkat ke Surabaya dari Jakarta dan karena itu saya harus menopang diri dengan kruk. Akhirnya, dengan tetap risau, saya menyelesaikan acara hari Sabtu itu --yang terasa pendek karena berlangsung menyenangkan. Dan saya hanya bisa menyampaikan pesan bahwa menulis adalah latihan paling tepat untuk mengasah pikiran.

Di hari Minggu keesokan paginya Lan Fang, kawan baik saya dan penulis yang sangat produktif, mengirimkan pesan singkat. Bunyinya: ''Aku melihat fotomu dengan kruk di Jawa Pos hari ini.'' Saya menjawab: ''Apakah terlihat mengharukan dan penyakitan?'' Dia membalas: ''Tidak. Kau terlihat berwibawa dan karismatis.''

Saya harus berterima kasih kepada kawan saya itu. Dengkul saya rasanya akan cepat sembuh begitu membaca pesan singkatnya.

Tentang menulis sebagai latihan paling tepat untuk mengasah pikiran, saya kira ini hal yang tidak banyak diurus oleh kurikulum pendidikan kita. Saya menduga karena para pembuat kebijakan di bidang pendidikan masih belum melihat perlunya memberikan keterampilan menulis kepada para siswa sekolah. Padahal, Anda tahu, ketika Anda menulis maka pada saat itu Anda mengerahkan seluruh kerja pikiran: mengingat, berlogika, menganalisis, menerapkan pengetahuan yang telah Anda pelajari, menyusun alasan, dan sebagainya.

Ketika menulis Anda menuntut diri Anda menggunakan bahasa dengan baik. Dan, bukankah kita menyampaikan isi pikiran dengan bahasa, dengan kata-kata? Agaknya dari sanalah muncul pepatah yang menyatakan bahwa kata lebih tajam dari pedang. Dan itu merupakan pengakuan bahwa ketajaman pedang tak akan pernah bisa mengalahkan ketajaman pikiran. Maka, saya selalu senang mengingatkan: menulislah agar pikiran Anda (sesuatu yang lebih tajam dari pedang) bisa menjadi kian tajam.

Anda bisa mengasah ketajaman pikiran dengan menuliskan tema apa saja yang Anda sukai. Jika Anda menyukai tema-tema politik, Anda beruntung karena setiap hari tersedia bahan berlimpah ruah untuk Anda bedah. Misalnya, apa kira-kira keputusan Pansus Century? Benarkah keputusannya akan baik-baik saja setelah kasus ini merongrong pikiran dan menguras perhatian publik sekian lama? Kompromi apa yang akan terjadi antara Presiden SBY dan Pansus Century dan partai-partai pendukung koalisi? Apakah Aburizal Bakrie akan rela Sri Mulyani tetap menjadi menteri keuangan setelah perseteruan di antara mereka dibuka oleh media massa?

Jadi, apakah Anda menduga Sri Mulyani akan dikorbankan? Saya kira itu sangat memungkinkan mengingat Sri Mulyani adalah sosok yang paling aman secara politis untuk dijadikan korban. Ia bukan politisi partai mana pun, karena itu tak akan ada guncangan politik jika ia diturunkan. Bukankah tema ini cukup menarik sebagai latihan berpikir dan berspekulasi?

Jika Anda menyukai tema-tema korupsi, Anda juga tak akan pernah kehabisan materi latihan mengasah pikiran --contoh kasusnya bertebaran di negeri ini. Ketika banyak kasus korupsi belum ketahuan akan berakhir seperti apa, belakangan kita disuguhi lagi berita tentang bekas Menteri Sosial Bachtiar Chamzah yang dijadikan tersangka oleh KPK karena negara dirugikan Rp 27,8 miliar dalam pengadaan mesin jahit dan impor sapi fiktif. Modusnya mudah ditebak: penunjukan langsung dan penggelembungan nilai proyek.

Dalam kasus ini Bachtiar menyebut-nyebut nama Amrun Daulay, bekas Sekjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos, sebagai orang yang mengusulkan proyek tersebut dan bekerja sama dengan rekanan yang ditunjuk langsung. Sekarang si Amrun menjadi wakil rakyat dari Fraksi Demokrat dan Anda boleh percaya boleh tidak apakah dia benar-benar mewakili rakyat. Dalam pemeriksaan itu, Bachtiar menyatakan bahwa tak ada keterlibatan Sigid Haryo Wibisono, mantan staf ahlinya, dalam urusan ini. ''Sigid hanya mengurus masalah konflik di Aceh,'' kata Bachtiar.

Lihatlah, urusan sapi dan mesin jahit pun bisa berkelok-kelok dan mungkin bisa menguak praktik-praktik politik yang tak terduga. Ada politisi Demokrat di sana. Ada Sigid Haryo Wibisono, salah seorang terdakwa dalam sidang pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, yang baru kita ketahui bahwa ternyata dia adalah staf ahli menteri sosial. Dan apakah kira-kira urusan orang ini dalam konflik Aceh? Apakah dia memang ahli konflik, yang bekerja dengan caranya sendiri, dalam berbagai perseteruan? Dia ada dalam kasus Antasari vs Nasruddin; dia juga ada dalam pusaran konflik di tubuh PKB? Kenapa orang ini seperti ada di mana-mana?

Dan ada berapa banyak orang seperti Sigid di republik ini? Saya akan berterima kasih seandainya Biro Pusat Statistik bisa memberikan angkanya. Tetapi saya tahu itu pengandaian yang muskil, sebab BPS tentu saja tidak melakukan pendataan untuk mencari tahu berapa jumlah orang seperti Sigid di negara ini.

Jika Anda punya kepedulian terhadap nasib orang-orang jelata, materi untuk mengasah pikiran juga berlimpah ruah. Anda bisa melihatnya dari sudut pandang kegagalan negara dalam menjalankan amanah konstitusi untuk memelihara orang miskin dan anak telantar. Ini klise?

Kalau begitu coba Anda melihat bagaimana orang-orang melarat menyelamatkan perekonomian di saat para pengusaha kakap dan pejabat publik yang korup tak henti-henti merongsong keuangan dan perekonomian negara. Pemerintah, Anda tahu, senang membuat klaim tentang pertumbuhan ekonomi tanpa mau berterima kasih bahwa itu semua berkat orang-orang melarat yang bergerak di sektor informal, yang nyaris tanpa campur tangan pemerintah sama sekali.

Anda tahu, setiap orang harus melakukan apa saja untuk mempertahankan hidup. Pasar kaget ada di mana-mana dan pedagang kaki lima tumbuh subur. Mereka harus berkeliling menggelar dagangan mereka --apa saja yang bisa mereka dagangkan. Jadi, saya yakin bahwa negara ini tak akan hancur karena rakyatnya cukup punya daya tahan. Yang saya sesali: sekiranya pemerintahan berfungsi beres, tentu amat mudah bagi kita untuk mencapai kesejahteraan yang berlipat-lipat dibanding sekarang.

Selanjutnya, jika Anda berminat pada tema-tema bahasa, saya kira ada satu hal yang sangat menarik untuk dikaji, yakni bahasa para pejabat publik dan politisi kita. Mereka sungguh penyebar polusi tingkat tinggi dalam bahasa dan pikiran kita. Saya yakin, sebagaimana manuver politik mereka yang bersilang susup di bawah permukaan, bahasa para politisi dan pejabat publik kita pun mewakili keremang-remangan yang coba disembunyikan rapat-rapat.

Anda akan mendapatkan bahan yang tak habis-habisnya jika punya kesediaan untuk membedah bahasa mereka. Saya sangat yakin bahwa struktur permukaan bahasa mereka hanyalah puncak gunung es yang menyembunyikan banyak hal besar di bawah permukaan. Saran saya, galilah apa yang terpendam di bawah permukaan. (*)

*) A.S. Laksana , beralamat di aslaksana@yahoo.com

A.S. Laksana, Jawa Pos [ Minggu, 13 Desember 2009 ]

Dicari, Pendekar Bodoh!

Di buku-buku silat yang pernah saya baca, para pengarang biasanya punya kecenderungan akut untuk mengagungkan kebodohan.

---

''SAUDARA-saudara sekalian, mari kita bersihkan saja negeri ini dari para politikus. Sampean tahu sendiri kan, mereka itu pekerjaannya cuma bikin gangguan,'' kata Commodus, raja lalim dalam film Gladiator arahan sutradara Ridley Scott.

Ketika itu, tahun 180 Masehi, ia baru merampas kekuasaan Romawi dari tangan ayahnya, Caesar Marcus Aurelius, sang filsuf. Tetapi, Commodus jatuh tak lama setelah itu, tidak oleh celoteh para politikus. Ia tertikam mati oleh Maximus Decimus Meridius, jenderal yang dibencinya, dalam pertarungan otot di Coliseum Roma.

Mengenai politikus, yang celotehnya membuat Commodus muak, saya kira nasib profesi itu agak mirip-mirip dengan dunia pelacuran: ia tetap diminati orang meskipun selamanya dianggap sebagai dunia yang kotor. Pandangan tentang politik sebagai dunia yang kotor, tampaknya, abadi sampai hari ini. Para politikus, di banyak tempat, hampir selalu dianggap sebagai gangguan -oleh penguasa, juga oleh publik yang diwakilinya. Katharine Whitehorn, jurnalis Inggris, menyatakan pendapat buruknya tentang politikus sebagai berikut, ''Kata suami saya, kebanyakan politikus bukanlah bajingan sejak lahir, mereka seperti itu karena tuntutan pekerjaan.''

Pendapat itu terasa sebagai pandangan yang traumatik, dan saya tidak berharap bahwa pandangan itu benar. Bagi saya, politik adalah sesuatu yang kadang terasa bising sekali. Saya pernah mengira sebelum ini bahwa puncak kebisingan adalah saat-saat menjelang pemilu, yakni ketika para politikus ramai mengumbar janji. Karena itu, saya merasa lega ketika pemilu berakhir. Saya pikir dunia dan seisinya akan kembali tenang dengan selesainya pemilu. Namun, saya keliru besar di situ. Dunia politik rupa-rupanya tidak pernah berhenti bising. Selalu ada yang bisa diributkan. Tepatnya, selalu ada bahan untuk dipolitisasi. Mungkin memang di situlah poin utamanya: Kalau tidak bisa memolitisasi apa pun, lalu apa gunanya orang menjadi politikus?

Secara bersungguh-sungguh, saya pernah membuat pengandaian, tentu saja cuma di depan teman saya sendiri; sekiranya Tuhan berminat menurunkan lagi seorang nabi, saya yakin nabi baru itu akan diturunkan di Indonesia. Pengandaian itu tak berhubungan dengan munculnya orang-orang yang menyatakan diri sebagai nabi atau juru selamat. Anda bisa menganggap mereka itu lucu-lucuan saja, dan saya kira mereka akan kesulitan jika diminta menunjukkan surat pengangkatan dari Tuhan. Jadi, santai sajalah, tak ada yang serius dengan deklarasi mereka.

Namun, tetap ada pelajaran menarik dari munculnya ''nabi'' yang lucu-lucu itu. Setidaknya, kita bisa mempertimbangkan bahwa kondisi kita hari ini mungkin memang ''memenuhi syarat'' untuk diturunkannya seorang nabi. Banjir besar, ada. Tsunami, ada. Gempa, ada. Kebobrokan masal, ada. Untuk menyederhanakan urusan dan biar terasa lebih bombastis, saya bisa mengatakan ada keruwetan di setiap inci tanah yang kita pijak. Juga, ada ketidakpastian untuk menjalani hidup, di hari ini maupun di masa depan. Lebih dari itu, ada kegagalan kita untuk berpikir simpel.

''Jika 10 persen orang terkaya di Indonesia rela memberikan 20 persen penghasilan mereka (bukan harta atau aset), tidak ada lagi orang miskin di Indonesia,'' kata H.S. Dillon tiga tahun lalu. Semudah itukah mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia? Mungkin. Tetapi, cara yang semudah itu pun tak pernah bisa kita lakukan. Kita gagal di banyak tempat dan dalam banyak urusan.

Di Sidoarjo kita gagal menemukan cara paling adil untuk menangani korban semburan lumpur. Sekarang sedang diusut masalah pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Di Purwokerto seorang mandor kebun gagal memaafkan Nek Minah yang, karena kemiskinannya, tergiur memetik tiga butir kakao untuk ia jadikan bibit. Vonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan memang tidak mengharuskannya mendekam di sel penjara, tetapi proses hukum telah menjadikannya sasaran pemerasan. Ia bilang telah didatangi orang yang mengaku polisi, dan orang itu meminta biaya sidang kepadanya. ''Saya sampai harus utang Rp 50 ribu kepada tetangga,'' katanya.

Dengan sogokan atau pemerasan mulai kelas Rp 50 ribu sampai Rp 6 miliar model jaksa Urip Tri Gunawan beberapa waktu lalu, saya kira Pak Presiden harus serius memikirkan bagaimana cara menjadikan aparat penegak hukumnya berkualitas. Anda tahu, Nek Minah mengalami itu setelah pidato presiden tentang program 100 hari yang menempatkan pemberantasan mafia hukum di posisi teratas.

Di mana lagi kita gagal? Banyak. Kita tidak bisa membangun jalan aspal yang kukuh di sepanjang pantai utara Jawa dan di mana-mana. Dunia pendidikan kita, selain ribut soal ujian nasional perlu diadakan atau tidak, juga tidak tahu bagaimana cara membangun gedung sekolah yang tidak mudah roboh. Hal lainnya, kita hidup di negeri dua musim, dan di dua musim itu kita sengsara. Saat musim hujan, banjir. Kala musim kemarau, kekeringan. Kita, tampaknya, semakin tidak tahu bagaimana mengatasi banjir dan kekeringan itu.

Melanjutkan pengandaian tentang nabi, saya kira negeri ini idealnya memang dipimpin oleh seorang kepala negara yang sekaligus nabi. Ia bisa figur seperti Sulaiman, hakim yang adil dan penguasa atas manusia, jin, dan hewan-hewan. Bisa seperti Daud, si kecil yang mampu mengalahkan raksasa Jalud. Bisa seperti Musa yang di waktu kecil sudah menarik janggut Firaun. Bisa seperti Isa sang juru selamat. Bisa seperti Muhammad, pemikul amanah yang bisa dipercaya.

Tetapi, karena tidak ada lagi nabi yang diturunkan, saya punya saran lain yang sangat religius, yakni kita bisa mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan segala keruwetan. Bagaimana cara terbaik menangani Anggodo, kita serahkan kepada Tuhan. Bagaimana kasus Bank Century harus diselesaikan, kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan, untuk memastikan apakah benar Pak Presiden difitnah, seperti yang sering ia sampaikan, kita serahkan saja benar atau tidaknya kepada Tuhan.

Setelah itu, kita bisa mendengkur, sehari saja di dalam kamar atau ratusan tahun di ceruk gua seperti para pemuda Ashabul Kahfi. Ketika kita bangun, semuanya sudah beres. Teman saya mencibir: Ngawur!

Kepadanya saya bilang, jangan omong sembarangan; kepasrahan kepada Tuhan bukanlah tindakan ngawur. Demi keamanan dia, saya tidak akan membocorkan siapa nama teman saya itu. Saya takut ia digeruduk kaum fanatik.

Kalau pengandaian yang religius tidak memungkinkan, saya kira pengandaian sekuler dari dunia persilatan bisa lebih masuk akal. Maksud saya begini, sekiranya kita hidup di dunia persilatan, segala pertanyaan akan mudah dijawab. Misalnya, siapa yang akan memenangi pertarungan dalam kasus Bank Century? Jawab: orang yang paling bodoh.

Selalu begitu dalam dunia persilatan. Di buku-buku silat yang pernah saya baca, para pengarang biasanya punya kecenderungan akut untuk mengagungkan kebodohan. Banyak pendekar besar, pemilik ilmu kanuragan yang tak tertandingi, semula adalah para pemuda bodoh yang lambat sekali mencerna pelajaran apa pun dari guru mereka. Di dunia persilatan, Anda tahu, kecerdasan berjalan sejajar dengan kelicikan dan kebodohan selalu identik dengan kebaikan. Dasarnya sepele saja, orang bodoh selalu dianggap lebih jujur daripada orang cerdas.

Tetapi, sebuah negara demokrasi bukanlah dunia persilatan semacam itu. Lalu, apa perbedaan antara demokrasi dan dunia persilatan? Tidak ada, jawab filsuf dan matematikawan Inggris Bertrand Russell (1872-1970). ''Demokrasi yang kita agungkan cenderung menganggap orang bodoh sebagai orang yang lebih jujur ketimbang orang cerdas, dan para politikus kita mengambil keuntungan dari anggapan itu dengan tampil lebih bodoh dari yang disangka orang,'' katanya.

Jika Russel benar, dunia politik pun menjadi mudah diduga. Artinya, dalam setiap pertarungan politik, politikus paling bodohlah yang akan menang. Sebab, ia tampak lebih jujur. (*)

*) A.S. LAKSANA , cerpenis, tinggal di aslaksana@yahoo.com

A.S. Laksana, Jawa Pos [ Minggu, 31 Januari 2010 ]

Dari Temu Penulis Opini Jawa Pos

Penulis Tidak Lahir Seketika

SURABAYA - Aula Semanggi Lantai 5 Graha Pena cukup riuh kemarin (30/1). Seluruh penulis dan calon penulis opini Jawa Pos tumplek-blek. Disemangati KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) dan A.S. Laksana, mereka digiring untuk menjadi penulis opini andal. Diskusi pun berlangsung gayeng.

Selain dua pembicara tamu tersebut, diskusi menampilkan tiga redaktur opini Jawa Pos. Mereka adalah Akhmad Zaini (opini nasional), Sudjatmiko (opini Metropolis), dan Arief Santosa (rubrik budaya-buku).

Dua penulis kawakan tersebut bergantian memberikan materi. Gus Sholah terlihat telaten menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dilemparkan peserta.

Dia mengungkapkan, untuk menjadi seorang penulis, diperlukan ketelatenan dan keuletan yang luar bisa. Orang yang saat ini dikenal sebagai penulis awalnya juga menghadapi rintangan yang tidak ringan. ''Hampir semua mengalami seperti itu.''

Keuletan, lanjut adik kandung Gus Dur itu, sangat diperlukan seorang penulis. Sebab, orang tersebut tidak akan mudah putus asa ketika tulisannya tidak dimuat. ''Jangan dikira semua tulisan yang saya kirim ke media dimuat. Banyak tulisan saya yang tidak dimuat. Apalagi ketika awal-awal dulu,'' ungkapnya.

Hampir sama dengan Gus Sholah, A.S. Laksana menyatakan, penulis sejati itu harus ulet. Harus berujar kepada diri sendiri untuk membuat karya yang lebih bagus dari hari ke hari.

Lantas, dia membuka lembar sejarah proses menulisnya. Laksana mengaku mulai menulis sejak duduk di bangku kelas IV SD. Namun, karyanya baru dimuat saat dirinya duduk di bangku kelas II SMA. ''Bayangkan, enam tahun baru dimuat,'' ujarnya.

Kreativitas, kata Laksana, akan terbentuk seiring dengan kualitas karya yang ditelurkan seorang penulis. ''Sulit kalau sekali menulis langsung bagus,'' tegas mantan wartawan Jawa Pos dan tabloid DeTik tersebut.

Sementara itu, Akhmad Zaini, redaktur opini Jawa Pos, menjelaskan, kriteria nomor wahid kelayakan opini di Jawa Pos adalah kualitas serta kompetensi penulis. Jadi, gelar profesor atau doktor tidak memengaruhi pertimbangan pemuatan.

Dia lalu menceritakan, ketika kasus Prita Mulyasari mencuat, Jawa Pos memuat tulisan seorang ibu rumah tangga dari Jakarta. Saat itu, yang dijadikan pertimbangan, selain cara menulisnya bagus, orang tersebut dianggap berkompeten untuk mengungkapkan persoalan seorang ibu yang harus berpisah dari anak-anaknya gara-gara disel. ''Namun, ya itu, ada juga yang protes. Tapi, enggak apa-apa. Kita anggap angin lalu saja,'' ujarnya.

Dia menambahkan, tulisan yang masuk ke e-mail opini setiap hari mencapai 50-75 tulisan. Karena itu, seleksinya sangat ketat.

Sebagai solusi, redaktur halaman Metropolis Sudjatmiko mengimbau supaya penulis juga memanfaatkan halaman opini di Metropolis. ''Hanya, temanya harus menyangkut persoalan Surabaya dan Jatim. Peluangnya lebih besar karena penulis yang mengirim tidak terlalu banyak,'' ungkapnya. (wan/zen)

A.S. Laksana, Jawa Pos [ Minggu, 27 Desember 2009 ]

Dari Sebuah Talk Show Tengah Malam

TENGAH malam, saat menunggu siaran langsung sepak bola, saya menjumpai acara talk show di televisi. Ini bukan siaran langsung karena ada tulisan recorded di sudut layar. Pembawa acara memperkenalkan pengamat politik yang ada di studio dan mereka mempersembahkan pertunjukan omong-omongan itu. Inilah intisarinya:

Orang-orang saat ini sedang mempertanyakan benarkah semua warga punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan di muka hukum. Menurut Anda?

Menurut saya, tidak. Apalagi di mata hukum, di mata pegawai bank pun tidak. Jika Anda punya rencana besar, yang membutuhkan modal dari bank Rp 25 juta saja, dan penampilan Anda tampak mengkhawatirkan, maka bank besar pasti menolak Anda, apalagi bank kecil.

Penampilan mengkhawatirkan? Maksud Anda?

Misalnya, Anda tampak kurus dan sakit-sakitan. Orang-orang melarat sering tampak kurus dan sakit-sakitan seperti itu. Kalau Anda berupaya meyakinkan bahwa Anda serius dengan proyek Anda dan Anda sampai menangis meraung-raung agar proposal Anda disetujui, saya yakin Anda justru akan tampak semakin mengkhawatirkan di mata Pak Boediono, misalnya. Maka, sudah sepantasnya Anda ditangani oleh satpam. Dan, dengan demikian, Anda tidak akan pernah paham kenapa orang-orang itu, yang kemudian melarikan dana triliunan dari Bank Indonesia, bahkan ratusan triliun kalau disatukan, bisa dengan mudah mendapatkan kepercayaan.

Ini agak beda jika Anda warga Bangladesh. Di sana ada Muhammad Yunus yang tahu cara memberikan pinjaman usaha untuk orang-orang miskin. Dan dia membuktikan bahwa orang-orang miskin bisa dipercaya ketika mendapatkan pinjaman dari bank. Mereka menjalankan usaha secara benar dan bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

Oke, para pemirsa di rumah, saya minta Anda jangan ke mana-mana dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut.

(Saya tidak ke mana-mana. Anda tahu, pembawa acara di televisi gemar sekali menyampaikan hal-hal yang sudah jelas. Tentu saja ''kita'' harus kembali, sebab acaranya belum selesai, kan? Kalau pembawa acara itu ngeloyor dan tidak kembali lagi ke studio sebelum acara selesai, dia tentu akan dipecat seketika oleh bosnya.)

Kita masuk ke isu yang sedang panas sekarang. Menurut Anda, apakah Pansus Angket Century akan berhasil?

Tunggu dulu! Saya kira kita harus jelas dulu apa yang disebut berhasil. Apakah Pansus Angket itu akan dianggap berhasil jika:

Boediono dan Sri Mulyani berhasil diturunkan dari posisi mereka, atau

Boediono dan Sri Mulyani tetap bisa memegang jabatan mereka, atau

Nasabah Bank Century bisa mendapatkan kembali uang mereka (tetapi beberapa orang kabarnya sampai bunuh diri), atau

Pansus berhasil memaksa PPATK, dengan kekuatan legal, untuk mengeluarkan laporan ke mana saja dana mengalir dari BI ke Century dan ke siapa saja, atau

Menjadikan pemerintahan SBY-Boediono lebih kuat, atau

Menjadikan pemerintahan SBY-Boediono lebih lemah, atau

Mengungkap bahwa para politikus lebih bodoh daripada kelihatannya, atau

Mengungkap bahwa para politikus lebih cerdas daripada kelihatannya, atau

Membuktikan bahwa curhat SBY tentang fitnah itu keliru atau tidak, atau

Membuat Miranda Goeltom menjadi lebih tahu, sebab sejauh ini dia selalu menjawab tidak tahu, atau

Kalaupun gagal dalam banyak hal, setidaknya pansus bisa menjadikan Skandal Century ini tontonan yang lebih menarik.

Jadi, di antara sekian itu, dan Anda bisa menambahkan sendiri kalau mau, mana yang paling memadai untuk dijadikan ukuran keberhasilan? Saya tidak yakin Pansus Angket Century akan berhasil jika dia sendiri tidak tahu ukuran keberhasilannya. Anda tahu, tanpa ukuran yang jelas, tanpa kriteria tertentu tentang keberhasilan, pansus hanya akan menjadi bandul jam yang berayun cepat ke kiri dan ke kanan.

Anda tampaknya meragukan kinerja Pansus Angket Century?

Tepatnya, saya tidak tahu apa yang dimaui Pansus Century. Saya tidak tahu apakah Pansus Angket Century itu benar-benar memahami apa itu hak angket, apa kekuatannya, dan sampai sejauh mana kewenangannya. Benny K. Harman, ketua Komisi III (Hukum) DPR, menyatakan bahwa Pansus Angket itu semacam rapat konsultasi belaka. Pekan lalu saya membaca artikel bagus di Detikcom tentang bagaimana hak angket digunakan oleh parlemen di Belanda. Ini hak parlemen yang kekuatannya dahsyat, tetapi mungkin parlemen kita sudah sanggup menjinakkannya menjadi semacam rapat konsultasi biasa. Kalau Harman benar, apa beda hak angket tersebut dengan rapat konsultasi biasa? Merujuk artikel itu, saya akan mengatakan bahwa si Harman tersebut tak tahu apa-apa tentang hak angket. Entah apakah para anggota DPR yang lain juga tidak tahu apa-apa.

Anda sering tampak sinis kepada para politikus, atau Anda penganut pandangan bahwa politik itu sesuatu yang kotor?

Sebetulnya, orang-orang zaman dulu pun begitu. Orang kiri, sinis. Orang kanan, sinis. Jadi, apa pun alirannya, sinis saja bawaannya kepada politikus. Saya akan membacakan catatan yang saya bawa tentang omongan orang tentang politisi.

Coba dengar omongan anonim orang Amerika ini: ''Jangan bilang-bilang ke ibu saya, ya, bahwa saya masuk ke dunia politik. Selama ini dia mengira saya bermain piano di rumah bordil."

Nah, Nikita Khruschev tak mau kalah. Menurut si Soviet itu, ''Politikus ya memang gitu-gitu saja di mana pun. Mereka selalu berjanji membangun jembatan meskipun tak ada sungai di situ.''

''Dan, ada satu rahasia," kata orang Prancis Charles de Gaulle. ''Sebetulnya tak ada satu politikus pun yang memercayai omongannya sendiri. Mereka justru akan terpana ketika ada orang memercayai omongan mereka."

''Tapi, sialnya, mereka itu yang menentukan nasib orang banyak," kata Albert Camus. ''Menurut saya, politik dan takdir itu sama belaka, sama-sama ditentukan oleh orang-orang yang tak punya gagasan maupun harga diri. Orang-orang yang punya harga diri tak akan masuk politik."

Tunggu sebentar, Anda tak punya kutipan dari dalam negeri?

Ada, Ruhut Sitompul. Artis sinetron yang sekarang jadi politikus itu bilang bahwa mitra koalisi yang mendukung penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani adalah pengkhianat. Dan siapakah yang dia maksud mitra koalisi? Tentu saja politikus. Tidak ada tukang ledeng yang jadi mitra koalisi, kan?

Dan tentang Ruhut ini, saya pikir dia akan menjadi politisi yang baik jika dulu dia bisa bermain sinetron secara baik, setidaknya satu episode saja.

O, Anda juga pengamat sinetron rupanya?

Saya penggemar film hantu-hantuan. Menurut saya, film-film hantu itu berhasil menjadi lucu secara alamiah. Dan saya kira di situ mereka berhasil sebagai film humor, yakni menjadi lucu tanpa berniat melucu. Lalu, salah satu inovasi yang dihadirkan oleh film hantu-hantuan itu adalah tampilnya setan budheg. Bayangkan betapa sulitnya mengusir setan macam beginian. Ia tak akan bisa mendengar kalaupun Pak Kiai membaca ayat-ayat suci sampai khatam.

Tetapi, di luar faktor kelucuannya, ada hal lain yang paling saya hargai dari hantu-hantu itu, yakni bahasa mereka lebih tertib jika dibandingkan dengan para politikus. Coba Anda ingat-ingat, hanya hantu-hantu dalam film Indonesia yang berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Mendiang Suzana, misalnya, jadi sundel bolong, Nyi Blorong, ataupun Nyi Roro Kidul, dia selalu berbahasa dengan tertib, sesuai EYD, dan sedikit bergema. Demikian pula kebanyakan hantu yang muncul setelahnya.

Jadi, saya punya usul, sebaiknya Pusat Bahasa mendorong agar sineas-sineas kita lebih giat lagi membikin film hantu-hantuan. Itu demi memasyarakatkan pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar. Manfaat lainnya, itu bisa mengimbangi kekacauan bahasa para politikus.

Terakhir, masih menyangkut urusan bahasa, kenapa Menteri Tifatul Sembiring suka berpantun?

Agar terasa kuno. Apa lagi? Saya kira itulah motif dia berpantun. (*)

 

 

*) A.S. Laksana , cerpenis, tinggal di aslaksana@yahoo.com

A.S. Laksana, Jawa Pos, [ Minggu, 01 November 2009 ]

Kesia-siaan
Oleh : A.S. Laksana

Satu pertanyaan: apa yang sesungguhnya tengah mereka sampaikan kepada kita? Atau, dalam rumusan yang lain, apa yang bisa kita baca dari setiap ''ayat'' yang dibentangkan di depan batang hidung kita?

Saya kira kita akan mendapatkan dua model jawaban untuk pertanyaan di atas. Dalam cara membaca yang gelagapan, misalnya, yang dikuasai oleh pikiran gelap dan perasaan putus asa, kita akan melihat bahwa segala sesuatunya sungguh mencemaskan. Hidung kita akan terus-menerus mencium bau bangkai, yakni sesuatu yang busuk dan menjijikkan, yang pada akhirnya akan kentara juga sekalipun ada upaya untuk menyelimutinya rapat-rapat. Dalam cara pandang yang gelap semacam ini, kita akan dengan cepat meyakini bahwa putusan hukum adalah produk konspirasi, hasil kerja sebuah komplotan. Cara berpikir seperti itu akan membuat kita seperti memikul kutukan sepanjang hayat dan putus asa mencari keadilan.

Sebaliknya, dalam cara membaca yang lebih terang, kita akan menarik kesimpulan yang lebih optimistis, yakni bahwa negeri ini tak pernah kehabisan stok orang-orang pemberani. Lihatlah, mereka dengan enteng dan penuh nyali melibat-libatkan nama SBY, presiden yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat, dalam petualangan mereka untuk menelan cicak dan menjegal upaya penegakan hukum.

Saya tidak tahu apakah penyebutan nama SBY dalam pembicaraan yang direkam diam-diam antara Anggodo Widjojo dan ''Yang''-nya bisa dimasukkan dalam kategori pencatutan nama. Anda bisa menguji sendiri hal itu -transkrip rekaman pembicaraan itu kini sudah beredar luas- dan menyimpulkan sendiri apakah itu termasuk pencatutan atau bukan. Atau sekadar percakapan antara dua orang ''anggota komplotan'' untuk saling berbagi kabar gembira mengenai perkembangan terakhir manuver mereka. Simak potongan transkrip berikut antara Anggodo (A) dan seorang wanita (W):

W: Pokoknya harus ngomong apa adanya. Kalau tidak begitu, kita yang mati. Soalnya sekarang dapat dukungan SBY. Ngerti, ga?

A: Siapa?

W: Kita semua. Pak Ritonga. Pokoknya didukung. Jadi KPK nanti ditutup. Ngerti ga?

---

Entah apakah percakapan semacam ini akan menggerogoti mandat yang diberikan kepada SBY, tetapi saya kira ini penting untuk diperjelas. Sebab, penyebutan nama SBY dalam percakapan itu, sebanyak tiga kali dalam keseluruhan transkrip, menurut saya, lebih terasa sebagai semacam pemberian dorongan, atau sebuah upaya membesarkan hati dari seorang anggota komplotan kepada koleganya.

Dalam pemahaman saya, pencatutan nama seseorang biasanya digunakan untuk menggertak pihak lain, atau menakut-nakuti, demi mendapatkan hak istimewa dalam urusan tertentu. Saya, misalnya, untuk menghindari surat tilang oleh polisi lalu lintas yang menangkap saya atau agar saya tidak usah membayar sogokan kepadanya, bisa saja mengaku-aku bahwa saya adalah sepupu kepala kodim atau anak angkat Kapolres atau utusan khusus presiden untuk tugas rahasia.

Dalam kasus percakapan Anggodo, adik Anggoro Widjojo (buron KPK dalam kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu Departemen Kehutanan), saya tidak melihat siapa sedang menggertak siapa. Mereka, yakni Anggodo dan sejumlah orang yang bergandeng tangan dengannya, adalah teman baik. Yang mereka lakukan adalah membicarakan strategi untuk langkah yang harus mereka lakukan -dengan penekanan, sudah dapat dukungan SBY.

Namun, apa pun sebutannya -entah pencatutan atau pemberian motivasi- isi percakapan itu sungguh membuat kita miris. Anda bisa melihat bagaimana mereka dengan sangat enak memasukkan SBY sebagai bagian dari mereka, sebuah komplotan yang bekerja di wilayah gelap sistem peradilan kita, untuk meruntuhkan KPK.

Untuk kehidupan yang sepahit inikah para pendahulu kita, laki-laki dan perempuan, dulu melakukan perlawanan dan kemudian mengumumkan kemerdekaan bangsa? Apakah sebuah perjuangan untuk membebaskan diri adalah sebuah tindakan naif belaka dari anak-anak muda waktu itu yang serbatergesa, yang tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak punya kecakapan untuk mengurus diri sendiri?

Di timur matahari mulai bercahya....

Saya sungguh merindukan fajar hari baru yang bisa memberi kita pikiran jernih. Saya merindukan pemerintahan yang bersahabat kepada orang-orang melarat, sebuah pemerintahan yang tahu cara menumbuhkan pikiran-pikiran besar di benak semua warganya, yang mampu memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau bekerja secara benar untuk memperbaiki kualitas hidup. Saya mengharapkan pemerintahan yang bisa melindungi warga sehingga mereka tidak telantar di negeri sendiri dan tidak dianiaya di negeri orang.

Tampaknya ada yang patut kita ragukan terus-menerus, kenapa bangsa ini kedodoran mengurus dirinya sendiri. Kualitas hidup kita hari ini semakin jauh dari apa yang dicita-citakan. Dan sebagian besar di antara kita, diwakili para politisi yang sibuk menggemukkan diri sendiri, seperti tidak sanggup berpikir jangka panjang.

Jadi, dari mana kita akan mulai berbenah? Mestinya kita sangat berharap kepada sekolah-sekolah yang kini tengah menggodok anak-anak kita: untuk dijadikan apa?

Sistem pendidikan kita, yang menyumbang sumber daya manusia di semua lapangan, sejauh ini baru bisa menyodorkan kepada kita lulusan-lulusan yang serbagagal memperbaiki kualitas diri mereka sendiri. Itu membuat kita hanya bisa menyaksikan keberjayaan mediokritas (kesedang-sedangan) di sembarang bidang -dari lapangan sepak bola sampai panggung politik. Hari ini, apa boleh buat, kita semua sedang merayakan kemenangan mediokritas di atas virtuositas.

Dan, berpikir tentang sistem pendidikan kita, dalam dua hari berturut-turut saya dihantam oleh dua berita kecil yang saya baca di koran. Berita pertama, penelitian menyimpulkan bahwa lulusan sekolah kita berada di bawah standar internasional. Berita kedua, yang saya baca pada hari ketika saya merampungkan tulisan ini, menceritakan peristiwa lucu dalam ujian tengah semester di sekolah dasar. Dalam materi ujian bahasa Indonesia untuk kelas VI di Sidoarjo, ada sebuah soal yang sungguh mencengangkan, bunyinya: ''Pengusaha bandel dikerangkeng bareng Mak Erot.'' Pada alinea terakhir artikel tersebut, muncul kalimat, ''Pengusaha nakal diucluk-ucluk, karo biasane dibalsem teronge... I love U full.''

Sebuah kegilaan? Mungkin kekhilafan. Dan di negeri ini kita banyak sekali menyaksikan kekhilafan dalam berbagai bentuk. Dan, kita tak bisa apa-apa ketika kekhilafan itu terjadi terus-menerus dan sudah menjadi sangat lumrah.

Terus terang, saya tidak suka membayangkan negeri ini serupa dengan perempuan sia-sia yang dicontohkan dalam kitab suci. Ia adalah perempuan yang memintal benang di siang hari untuk menjadikannya kain dan menguraikan benang yang sudah dipintal kuat-kuat itu pada malam hari untuk membuat kain itu tercerai berai kembali. Dan dalam penegakan hukum, kita tampaknya tengah melakukan hal itu. Atau begitu juga dalam banyak wilayah yang lain? (*)

*) A.S. Laksana, cerpenis, aslaksana@yahoo.com

A.S. Laksana, Jawa Pos, Minggu, 25 Oktober 2009

Dongeng Kegelapan
Oleh A.S. Laksana

Dari dongeng anak-anak, Anda bisa belajar tentang banyak hal yang tidak terjadi di dunia orang dewasa. Berkaitan dengan kekuasaan, misalnya, kita disuguhi cerita mengenai singgasana raja yang di atasnya tergantung sebilah pedang telanjang. Pedang tersebut hanya diikat oleh seutas benang tipis yang akan putus jika sang raja memperlakukan kekuasaannya secara berangasan. ''Paduka harus bertindak adil. Benang itu akan putus dan pedang akan membabat leher Paduka jika Paduka bertindak ugal-ugalan di atas singgasana,'' kata penasihat kerajaan.

Di dunia orang dewasa, Anda tidak melihat kekuasaan sebagai singgasana yang semacam itu. Ia sering terlihat bukan sebagai amanat yang mengandung sejumlah prasyarat dan risiko; ia bukan pula sumber keadilan. Kekuasaan, dalam nalar yang sempit, adalah sebuah tambang emas yang harus dikeduk sebanyak-banyaknya dengan tabiat politik secanggih-canggihnya. Tambang emas seperti itu -yang akan membuat Anda makmur sampai ke anak cucu -tentu saja harus direbut dengan segala cara. Karena itu, Anda tidak boleh bengong saja jika tambang emas yang Anda incar tersebut jatuh ke tangan orang lain; rayakan kekalahan Anda dengan membuat keruwetan. Mana menarik kalau pesta pilkada tidak diikuti dengan kericuhan?

Saya yakin, jika seorang pemimpin menganggap kekuasaan adalah tambang emas atau kekayaan alam warisan dari paman moyangnya, Anda tak bisa berharap keadilan dari dirinya. Kekuasaan, dalam cara pandang seperti itu, hanya akan menjadi sumber ketidakadilan. Sedangkan ketidakadilan, kata seseorang, adalah jurang gelap yang tak terukur dalamnya. Karena itu, ia selalu menyampaikan kepada siapa saja untuk berlaku adil. Orang itu, Muhammad, melihat bahwa cinta kasih yang ditanamkan beberapa abad sebelumnya oleh sang pendahulu, Isa al-Masih, sering menjadi makanan empuk bagi ular beludak yang ngendon di dada orang-orang.

Jika Anda -dengan penuh kasih- memberikan pipi kanan karena pipi kiri Anda ditampar, orang yang memelihara ular beludak di dadanya itu mungkin akan merobek perut Anda dan meminta jeroan Anda. ''Karena itu, balaslah jika kau dinista,'' serunya. ''Balaslah dengan adil.''

Sedemikian pentingnya keadilan dan sebegitu nistanya ketidakadilan, sampai-sampai kata ''ketidakadilan'' dan sejumlah turunannya -menurut teman saya yang khusyuk mendalami agama- perlu diulang-ulang sebanyak 289 kali dalam sejumlah ayat di dalam Alquran. Ketidakadilan merupakan penyakit yang merontokkan pertumbuhan manusia, menjegal segala proses menuju kebaikan, meremukkan aktivitas, dan melumpuhkan kecerdasan manusia yang mendapatkan mandat sebagai khalifah di muka bumi.

Namun, sampai hari ini, ketika anjuran untuk bertindak adil itu sudah berabad-abad usianya, keadilan tetap menjadi sesuatu yang tak mudah dijalankan. Ketidakadilan terus-menerus menyeret orang ke arah kemasabodohan, dan kemasabodohan membenihkan kemelaratan yang luar biasa, penaklukan, dan rusaknya tertib sosial. ''Kau harus menjadi kaya raya agar bisa membunuh tanpa hukuman,'' kata Jack Nicholson sebagai Gittes, tokoh utama dalam film Chinatown, garapan sutradara Roman Polanski.

Pernyataan tersebut benar ketika kita hidup di bawah kekuasaan yang diniatkan untuk ugal-ugalan, hukum yang rapuh, dan lembaga peradilan yang begitu mudah disogok. Anda tahu, itu semua adalah selokan yang membawa manusia ke arah situasi gelap gulita yang memalukan. Pidato-pidato politik pasti akan dipenuhi kebohongan, apalagi ketika menyebut tema kemajuan bangsa.

Sepanjang sejarah umat manusia, kemajuan selalu berasosiasi dengan keadilan dan kebangkrutan umat manusia selalu merupakan hasil dari ketidakadilan. Kita tidak bisa mengupayakan kemajuan sambil leyeh-leyeh membiarkan ketidakadilan. Sebab, kemajuan dan ketidakadilan merupakan dua hal yang saling bertentangan. Ketidakadilan seperti gurita raksasa yang menjulurkan belalai-belalai jahatnya untuk membuat kerusakan dan membawa manusia pada kegelapan.

Namun, tak usah terlalu risau tentang kegelapan. Anda bisa belajar bagaimana cara mengusir kegelapan dengan membaca dongeng menarik karya Hans Christian Andersen tentang gadis kecil penjual korek api yang menggigil di tengah salju.

Sampai gelap turun, korek apinya masih utuh; dia lalu menepi di emperan sebuah gedung. Lapar menyiksa perutnya dan dingin menyerangnya semakin ganas.

Untung, dia memiliki sumber cahaya ketika gelap dan dingin makin menyiksa. Dibukanya korek apinya. Dia nyalakan sebatang. Pada cahaya yang memancar dari kepala korek api itu, dia menyaksikan ruang hangat yang hilang lagi pada saat batang korek habis terbakar dan api padam. Dia nyalakan lagi sebatang: matanya menyaksikan sebuah pesta dan meja yang penuh makanan. Api kembali padam ketika dia menjulurkan tangannya untuk meraih hidangan tersebut. Lekas-lekas dinyalakannya lagi korek apinya.

Kini dia berada di antara orang-orang yang menari mengikuti irama musik. Gadis kecil itu terpesona pada segala keindahan yang tergelar di sekelilingnya. Pemandangan itu pun hanya sebentar; dia tercampak lagi di emperan ketika api padam. Akhirnya, dia menyalakan koreknya bersambung-sambung dan tak membiarkan api padam; dia ingin menjaga agar segala keindahan itu tak lari lagi dari matanya.

Pada batang yang penghabisan, dia melihat neneknya secantik bidadari turun dari langit dan menyentuh bahunya. ''Ketika kecil kau kutimang,'' kata neneknya. ''Sekarang biarkan aku menimangmu sekali lagi.'' Dalam gendongan neneknya, si gadis terbang memasuki gerbang langit. Dongeng pun berakhir: pagi-pagi orang-orang menemukan tubuh mungilnya dingin dan membeku di emperan.

Menurut saya, gadis itu mujur sekali. Sebelum kematian merenggutnya, dia menemukan cahaya -sesuatu yang mungkin tidak didapat oleh anak-anak sekolah yang nekat mengalungkan tali gantungan ke leher mereka. Di tengah kegelapan yang menistakannya, gadis kecil itu masih bisa menyaksikan sebuah dunia lain yang hangat dan ramah, dunia yang sangat dirindukannya.

Gadis kecil itu mempunyai korek api, sumber cahaya yang diperlukannya untuk mengalahkan malam yang gelap dan dingin. Dengan cahayanya, dia mendatangkan bidadari dari langit, serupa nenek yang mengasihinya; dan bidadari itu membopongnya ke sebuah tempat terang yang tak akan lagi membiarkannya dingin dan lapar.

Cerita itu mengilhamkan sesuatu kepada saya bahwa rupa-rupanya kegelapan adalah sesuatu yang lemah dan bebal. Sepekat apa pun kegelapan, ia tak bisa menyembunyikan nyala korek api. Cahaya selalu lebih kuat ketimbang kegelapan itu. Seorang bijak yang lain, Siddharta Gautama, sudah lama mengingatkan kita tentang hal itu: Jadilah lampu bagi dirimu sendiri. (*)

*) A.S. Laksana, cerpenis, aslaksana@yahoo.com

A.S. Laksana, Jawa Pos, Minggu, 02 Mei 2010

Kumis Bersaudara dan Politik yang Runyam

KARENA telanjur memamah klise bahwa politik adalah dunia kotor, maka saya menerima pernyataan tersebut dengan ketaatan orang saleh yang mempercayai takdir. Saya merasa tidak perlu mempertanyakan apa pun: misalnya, kalau memang kotor, apakah keadaannya sekotor isi kepala para politisi yang silang susup di dalamnya? (Pertanyaan ini diajukan dengan prasangka baik bahwa kepala mereka memang ada isinya.) Atau apakah itu dunia yang sama kotornya dengan manuver orang-orang yang mabuk kekuasaan, atau gila kekuasaan, atau sadar kekuasaan --mana dari ketiga istilah itu yang lebih tepat dengan kondisi negeri kita?

Tetapi saya tiba-tiba juga merasa perlu meragukan bahwa jangan-jangan pernyataan itu, yang semula adalah cemooh, sekarang justru menjadi tameng bagi para politisi untuk membenarkan tabiat apa pun yang mereka pertontonkan. Jadi, jika ada politisi yang kesandung-sandung korupsi, padahal ia dari partai yang gemar berdakwah, itu akan dianggap wajar terjadi karena dunia politik memang kotor. Demikian pula jika ada politisi dari partai tidak gemar berdakwah yang melakukan pelecehan seksual di ruang kerjanya, itu wajar juga karena dunia politik memang kotor.

Karena ruwet dengan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab di negeri sendiri, saya ''melarikan diri'' ke hikayat politik negara-negara lain, siapa tahu bisa menemukan yang lebih kotor dari praktik politik di negeri kita, syukur-syukur banyak, setidaknya itu akan membuat saya bisa menenteramkan diri sendiri: Lihatlah, masih ada negara-negara lain yang lebih kotor dari kita. Jadi kita ini relatif bersih, dong.

Tapi dalam hal apa kita bisa membanggakan diri ''relatif bersih''? Survei PERC menyebutkan bahwa dalam daftar 16 negara Asia yang menjadi tujuan investasi, Indonesia adalah negara paling korup. Peringkat ke-15 Thailand. Singapura negara terbersih, dan bagaimanapun saya merasa tidak rela. Nama negeri mungil ini sering sekali muncul dalam berita-berita yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Para koruptor lari ke sana. Para pengusaha nakal melarikan uangnya ke sana. Ketika koruptor perlu berpura-pura sakit, mereka ke Singapura. Rasa-rasanya negeri ini sangat ramah kepada para koruptor dari negeri kita. Tetapi ketidakrelaan saya itu tentu tidak ada relevansinya dengan survei PERC; itu hanya ekspresi emosional semata.

Sekarang, karena susah membanggakan reputasi dalam soal korupsi, saya akhirnya mencari pembanding sekenanya dan pilihan saya jatuh pada negeri Myanmar. Negeri ini diperintah oleh junta militer yang benar-benar ndableg, tetapi untunglah tampaknya tidak banyak pihak asing yang punya kepentingan ekonomi di sini, sehingga junta militer bisa terus tegak dengan tabiat ndableg-nya. Di negeri ini, Anda tahu, pernah ada masa ketika orang-orang tak banyak lagi tertawa, sebab para pelawaknya sudah enggan membanyol. Itu adalah reaksi atas pemenjaraan dua pelawak dari kelompok Kumis Bersaudara pada tahun 1996.

Suatu hari, di salah satu pementasan, mereka membuat lelucon politik. Karena itu mereka dituduh, ''menyebarkan berita bohong!'' dan harus meringkuk di sel penjara selama tujuh tahun. Setelah dibebaskan, mereka kini menggelar pementasan ''bawah tanah'' di rumah mereka, di depan sedikit penonton yang biasanya adalah wisatawan.

Di negeri ini, Anda tahu, politik adalah wilayah yang runyam dan bisa sangat berbahaya, sebab hal yang paling keji bisa terjadi di sana: pembunuhan. Tetapi mungkin bukan hanya di Myanmar. Dan, jika kita bicara pembunuhan di dunia politik, Anda akan melihat bahwa sesungguhnya tak ada politik, di negara mana pun, yang bebas dari pembunuhan. Sejarah dunia, Anda tahu, dibangun oleh kehidupan luar biasa dan juga kematian-kematian tak terduga.

Sejarah Eropa pun kuyup dengan pembunuhan politis, mulai dari pembunuhan ''sang tiran'' Julius Caesar di tahun 44 SM sampai penembakan Pangeran Franz Ferdinand dari Kerajaan Austro-Hungaria di tahun 1914. Presiden-presiden AS yang kharismatik, Abraham Lincoln dan John F. Kennedy, juga mati dibunuh. Pemimpin-pemimpin moderat pun sering menjadi korban kemarahan rakyat mereka sendiri yang memandang mereka telah mengkhianati prinsip. Ingatlah Mahatma Gandhi. Kematiannya yang terlalu cepat tidak dirancang oleh lawan-lawan politiknya atau oleh kaum ekstremis non-Hindu. Pembunuhan itu dilakukan sendiri oleh seorang Hindu fanatik yang menganggap bahwa Gandhi terlalu memihak orang Islam.

Tentang Myanmar, kita akan melihat mata rantai bunuh-membunuh yang agak mirip dengan sejarah Ken Arok dan Kerajaan Singasari. Dalam sejarah Myanmar Kuno, pembunuhan raja adalah hal yang umum. Kosa kata Burma ''loke-kyan'', yang berarti ''berkomplot'' atau ''membunuh'', dipakai terutama untuk melukiskan pembunuhan terhadap seorang raja. Sebut misalnya, di masa awal Dinasti Pagan (1044-1287), Raja Anawrahta meraih tahta di tahun 1044 setelah membunuh saudara angkatnya, Sokka-te. Konon Anawrahta menantang saudaranya, Sokka-te, untuk bertarung satu lawan satu dan menombaknya. Sejarawan kuno Burma, U Kala, dalam kitab Mahayazawingyi (Riwayat Raja-Raja Besar), setelah melukiskan pertarungan satu lawan satu yang tidak disaksikan oleh satu orang pun, menambahkan bahwa ''Anawrahta sulit tidur selama enam bulan karena menyesal telah membunuh saudaranya.''

Dari apa yang dilakukan oleh Anawrahta, lahirlah sebuah preseden bagi seluruh pembunuhan politis berikutnya dalam budaya politik Burma. Raja keempat Dinasti Pagan, si gaek Alaungsithu (1112-67), dibunuh oleh anaknya sendiri. Narathu, sang pembunuh bapak, hanya tiga tahun memerintah dan kemudian juga mati dibunuh di tahun 1170. Bahkan, di saat Dinasti Pagan hancur oleh invasi tentara Tartar, Raja Narathihapate (memerintah tahun 1254-1257), yang lari dari kejaran pasukan Tartar, dipaksa meminum racun oleh anaknya sendiri, Thihathu, di tahun 1287.

Hal seperti itu terus dilanjutkan oleh oleh aktor-aktor baru. Dalam sejarah mutakhirnya, Myanmar memiliki seorang pemimpin bernama U Saw, seseorang yang merindukan hal-hal yang anakhronistik dan memiliki hasrat kuat untuk kembali ke masa silam. Di tahun 1940, ia menduduki posisi nomor satu dengan cara yang lazim ditempuh oleh raja-raja kuno. Setelah memenangi pertarungan, ia mengerangkeng semua lawan politiknya, yakni Dr Ba Maw, U Ba Win, dan U Ba Thi. Ia melakukan hal yang sama terhadap mentornya sendiri, U Ba Pe. Dan ia juga menggelar lagi upacara pembajakan sawah sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja zaman dulu.

Setahun menduduki posisi puncak, U Saw tertangkap oleh tentara Inggris pada Perang Dunia II di Uganda saat mencoba menjalin kontak dengan Jepang, 1941. Jenderal U Aung San, ayah Aung San Suu Kyii, memimpin revolusi militer dan menggantikan posisinya. Setelah dibebaskan, seusai Perang Dunia, U Saw tidak percaya melihat kenyataan bahwa U Aung San, empat belas tahun lebih muda darinya, duduk menggantikan posisinya. Ia kemudian membunuh Aung San dan sekaligus menyingkirkan orang-orang yang ikut membantunya naik lagi.

Kini, negeri itu dikuasai oleh junta militer yang marah terhadap para demonstran dan pelawak. Dan ketika pelawak berhenti membanyol, orang-orang membuat sendiri lelucon mereka. Inilah salah satunya:

Inggris: Ada warga kami yang tidak punya kaki bisa menaklukkan puncak Everest.

Amerika tidak mau kalah: Penduduk kami menyeberangi Samudera Atlantik dengan tangan.

Myanmar: Ah, itu belum seberapa. Negara kami 22 tahun diperintah oleh sekelompok orang yang tak berkepala.

(Indonesia: Ah, itu juga belum seberapa....)

Silakan, Anda masing-masing mempunyai lanjutannya sendiri. Atau mungkin kita memerlukan para pelawak Myanmar untuk membuatkan lelucon tentang negeri kita? Terus terang, saya jemu pada banyolan para pelawak kita. Lawakan pelawak Myanmar mungkin lebih menarik. Lagipula materi lawakan mereka, tentang korupsi dan politik yang runyam tak terlalu asing bagi kita. (*)

*) A.S. Laksana, bertempat tinggal di aslaksana@yahoo.com

A.S. Laksana, Jawa Pos, Minggu, 27 September 2009

 
Maafkan Mereka

Setelah memberi maaf pada diri sendiri, kini Anda siap bersalaman dengan setiap kenalan yang Anda jumpai di sepanjang bulan Syawal sembari mengatakan, ''Kosong-kosong ya.''

Oleh : A.S. Laksana

---

PEMUDA itu muncul di ruang sidang pada detik-detik terakhir sebelum nyawa Abu Dzar me­layang dalam eksekusi. Tubuhnya penuh debu; napasnya memburu. Ia telah berlari menempuh padang pasir yang panas dan jarak yang panjang untuk menepati janjinya. "Maafkan aku," katanya. "Aku telah membuat kalian semua khawatir. Terlalu banyak yang harus kukerjakan. Sekarang aku sudah siap."

Semua merasa lega. Abu Dzar, Anda tahu, adalah cahaya dan inspirasi bagi penduduk Ma­dinah. Ia sahabat Rasul dan selalu menjadi pembela kaum melarat dan ia harus menjalani hu­kuman mati jika pemuda itu tak datang.

Pemuda itulah yang sesungguhnya harus menjalani hukuman mati. Tiga hari sebelumnya, ia datang bersama dua pemuda kakak beradik menemui Khalifah Umar. "Ayah kami ia bunuh ketika sedang bekerja di ladang, Amirul Mukminin," kata salah seorang dari dua bersaudara itu. "Hukumlah dia sesuai Kitabullah."

Khalifah Umar menatap pemuda yang didakwa membunuh dan pemuda itu mengangguk.

''Adakah yang menyaksikan peristiwa itu?'' tanya Khalifah.

''Allah,'' sahut pemuda yang didakwa, ''dan Dia mengetahui bahwa perkataan mereka benar."

Pemuda itu tiba di Madinah pagi hari dengan niat berziarah ke makam Rasul. Di tepi kota, ia turun dari kudanya untuk mengambil air wudu. Kudanya ia biarkan beristirahat dan binatang itu mulai menggapai ranting-ranting pohon kurma dan memakan daun-daun yang menjulur melewati tembok. ''Ketika aku melihatnya, segera kutarik kuda itu menjauhi ranting-ranting tersebut,'' katanya.

Namun, pada saat itu seorang lelaki tua mendatanginya dengan berang. Ia membawa batu besar dan segera melemparkan batu besar itu ke kepala kuda. Binatang itu mati seketika. Si pemuda sangat menyayangi kudanya dan tiba-tiba ia tak bisa mengendalikan diri melihat bi­natang kesayangannya mati. Saat itu juga ia mengangkat batu yang telah digunakan untuk me­numbuk kepala kudanya dan dengan batu itu ia hantam kepala si lelaki tua. Lelaki tua itu roboh dan langsung meninggal.

''Aku bisa saja melarikan diri, Tuanku,'' kata pemuda itu kepada khalifah. ''Tapi lari ke mana? Jika aku tidak mendapatkan hukuman di sini, pasti aku akan mendapatkannya di akhirat nanti, hukuman abadi. Aku tidak bermaksud membunuh orang tua itu, tetapi nyatanya ia mati di tanganku. Kini Tuanlah yang berhak mengadili aku.''

''Kau melakukan pembunuhan,'' kata Khalifah Umar. ''Menurut hukum Islam, kau harus di­hukum setimpal dengan apa yang telah kaulakukan."

''Lakukanlah kalau demikian,'' kata pemuda itu. ''Namun, beri aku waktu tiga hari untuk mem­bereskan urusan-urusanku.''

Di desanya, pemuda itu memikul tanggung jawab menjaga harta anak yatim yang dititipkan ke­padanya dan ia harus menyerahkannya ketika anak itu sudah cukup umur. Maka, ia mengubur harta anak yatim itu di dalam tanah dan tak ada satu orang pun di desa yang tahu di mana ia pendam harta itu. ''Kalau aku mati hari ini, anak yatim itu akan kehilangan hartanya,'' katanya. ''Karena itu, aku harus menggalinya dan menyerahkan pengawasan harta itu kepada orang lain. Izinkan aku pulang ke desaku untuk menyelesaikan urusan ini."

''Permintaanmu tak dapat dipenuhi kecuali ada orang yang bersedia menjadi jaminan untuk nyawamu," kata khalifah.

''Amirul Mukminin,'' ucap si pemuda, ''aku bisa melarikan diri sebelumnya jika aku mau. Tapi, aku takut kepada Allah. Yakinlah bahwa aku pasti kembali."

Khalifah menolak permintaan itu atas dasar hukum. Pemuda tersebut memandang para pengikut Rasulullah yang saat itu sedang duduk di sekeliling khalifah. ''Dia menjadi jaminan ba­giku,'' katanya. Ia menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari. Orang yang ditunjuk menyetujui permintaan itu dan si pemuda diizinkan pulang ke desanya.

Pada hari ketiga, kedua penggugat kembali menemui khalifah. Abu Dzar ada di sana, tetapi pe­muda itu tidak tampak di ruang sidang. ''Wahai, Abu Dzar," kata salah seorang penggugat, ''se­andainya dia tidak kembali, kami tidak akan meninggalkan sidang ini tanpa menerima peng­ganti darah ayah kami."

Khalifah membenarkan, ''Sungguh, jika pemuda itu tidak kembali, kita harus melaksanakan hukuman itu kepada Abu Dzar."

Semua orang gelisah hari itu dan sebagian menangis karena Abu Dzar harus mati sebagai peng­ganti. Tetapi, begitulah, si pemuda datang menepati janji kematiannya. Kepada orang-orang yang berkerumun di persidangan, ia berseru, ''Orang yang beriman selalu menepati kata-katanya. Apakah Saudara-saudara semua berpikir aku akan menghilang dan membuat orang-orang berkata bahwa orang Islam tidak lagi menepati ucapannya sendiri?"

Orang-orang yang mendengar seruan pemuda itu berpaling kepada Abu Dzar dan menanyakan apakah ia sudah mengenal pemuda itu sebelumnya. ''Tidak!'' kata Abu Dzar. ''Tetapi, demi asas kemuliaan, aku tidak mampu menolak permintaannya. Haruskah aku menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tidak ada lagi perasaan haru dan kasih sayang yang tersisa dalam Islam?''

Hati dua pemuda yang menuntut balas itu menjadi tersentuh. Mereka lalu menarik tuntutan mereka dan mengatakan, ''Apakah kami harus menjadi orang-orang yang membuat rakyat berkata bahwa tiada lagi belas kasih dan maaf di dalam Islam?"

Kisah itu berakhir di sana dengan sebuah happy ending.

Selanjutnya adalah kisah Anda. Jika Anda harus berbelas kasih dan memberi maaf di hari Lebaran, saya yakin Anda tahu betul siapa dalam kehidupan Anda yang paling harus Anda maafkan. Menurut buku-buku panduan menjadi kaya raya, jika hidup Anda runyam dan terlunta-lunta dan masa depan Anda gelap gulita, itu berarti Anda sendirilah yang telah mem­buat diri Anda seperti itu. Jadi, pertama-tama Anda harus memaafkan diri sendiri sebagai pengundang kerunyaman.

Setelah memberi maaf pada diri sendiri, kini Anda siap bersalaman dengan setiap kenalan yang Anda jumpai di sepanjang bulan Syawal sembari mengatakan, ''Kosong-kosong ya.'' Mudah sekali. Atau Anda sekadar mengirimkan syair permohonan maaf, yang bisa betul-betul mengundang keharuan dan patut dimaafkan, melalui SMS. Itu juga mudah sekali.

Yang agak tidak mudah justru memaafkan orang-orang yang kategorinya betul-betul meng­hendaki belas kasih Anda. Misalnya, caleg yang pernah mengaspal jalanan di kampung Anda pada masa kampanye dan mencangkulinya lagi ketika ia gagal dalam pemilu. Atau mereka yang mengangkuti kembali bangku-bangku yang mereka sumbangkan di sekolah karena mereka sendiri gagal mendapatkan kursi. Atau mereka yang mencabut kembali tiang gawang yang sudah mereka pasang di lapangan.

Ada banyak perilaku menyedihkan yang harus Anda maafkan pada mereka yang gagal. Namun, pada yang berhasil dalam pemilu pun, baik legislatif maupun eksekutif, Anda tetap ha­rus memiliki cadangan belas kasih. Mungkin banyak di antara mereka -yang Anda pilih sebagai pemimpin dan yang Anda pilih sebagai wakil- nantinya akan menunjukkan perilaku mem­bosankan dan cenderung ingkar janji. Saran saya, maafkan mereka yang ingkar dan membosankan itu, tetapi harap Anda ingat betul nama-nama mereka. Sebab, beberapa tahun mendatang, mereka akan meminta dukungan Anda lagi. ***

*) A.S. Laksana, cerpenis; aslaksana@yahoo.com

A.S. Laksana, Jawa Pos, Minggu, 18 April 2010

Lima Keunikan Negeri Tercinta

SEPERTI lalat yang terpukau pada seonggok kotoran, saya selalu terpukau pada negeri ini.

Anda tahu, negeri ini selalu punya hasrat memproduksi keunikan dan gemar sekali menegaskan bahwa dirinya punya keluhuran yang berbeda dibandingkan dengan negeri-negeri lain mana pun di seantero Bima Sakti. Dalam kesempatan ini saya hanya sempat mencatat lima keunikan, dan karena itu Anda punya kemungkinan sebebas-bebasnya untuk menambahkan keunikan versi Anda sendiri.

Untuk mengapresiasi Kongres Sepakbola Nasional yang belum lama ini digelar di Malang, saya akan menempatkan PSSI pada posisi pertama pemegang keunikan. Organisasi ini, yang oleh pendirinya Suratin pernah dimaksudkan sebagai alat perjuangan untuk menegaskan keberadaan Indonesia di hadapan penjajah Belanda, sekarang menampilkan diri bahwa ia bisa saja dipimpin dari sel penjara oleh seorang terpidana korupsi. Ancaman FIFA untuk membekukan keanggotaan PSSI, karena organisasi ini dipimpin oleh seorang napi, tidak mempan dan organisasi persepakbolaan dunia itu bahkan akhirnya mengalah dengan tetap mengakui kepemimpinan Nurdin Halid.

Keunikan kedua versi saya muncul sebagai produk samping dari kegemaran bangsa ini, terutama pada periode pemerintahan Orde Baru, untuk menampik apa saja dari luar. Keunikan tersebut menemukan bentuknya yang pada suatu ketika pernah begitu dibanggakan, yakni Demokrasi Pancasila. Dan apa itu Demokrasi Pancasila? Ia adalah sebuah sistem demokrasi yang bukan ini bukan itu. Ia bukan demokrasi liberal, bukan komunis, dan mungkin juga bukan demokrasi sama sekali, dan bahkan bukan Pancasila.

Tentu saya bisa percaya bahwa apa yang berasal dari luar tidak selalu cocok buat kita. Rezim Orde Baru sering menegaskan itu, namun ia enggan mengakui bahwa sesungguhnya apa yang dari dalam pun tidak semuanya luhur dan cocok buat kita. Misalnya, frasa ajaib yang bunyinya ''ngono yo ngono ning ojo ngono''. Frasa itu saya sebut sebagai keunikan ketiga. Ia adalah sebuah frasa dari bahasa Jawa.

Bagi orang-orang bukan Jawa, saya ingin menerjemahkan frasa itu ke dalam bahasa Indonesia agar mereka bisa agak mudah memahaminya. Jadi, dalam bahasa Indonesia, ia bisa diterjemahkan sebagai berikut: ''Begitu ya begitu tapi jangan begitu.'' Dan mari kita sedikit membicarakannya agar terasa betul bagaimana keunikan frasa itu.

Karena kata ''ngono'' atau ''begitu'' bisa bermakna apa saja, maka kita bisa mencoba menggantikannya dengan kata apa saja dengan harapan bisa mendapatkan pengertian yang lebih jelas. Misalnya kata ''begitu'' kita gantikan dengan kata benda abstrak ''demokrasi'', maka kita akan mendapatkan frasa ''demokrasi ya demokrasi tapi jangan demokrasi''. Atau kita ganti kata itu dengan kata kerja ''mengembik'', maka frasa itu akan berbunyi ''mengembik ya mengembik tapi jangan mengembik''. Atau kita ganti dengan kata benda konkret ''singkong'', maka kita akan mendapatkan frasa ''singkong ya singkong tapi jangan singkong''. Atau diganti profesi orang, misalnya ''presiden'', maka kita akan mendapatkan frasa ''presiden ya presiden tapi jangan presiden''.

Keunikan keempat dilahirkan oleh keyakinan bahwa di negeri ini nilai-nilai ketimuran dijunjung tinggi. Ia tidak melulu mendewakan rasio atau logika, tetapi juga menjunjung tinggi rasa, mungkin intuisi atau segala hal yang tidak melulu bisa dipertimbangkan dengan akal. Masyarakat seperti ini diyakini memiliki keunggulan dalam karya seni, tetapi karena negeri ini unik, hal itu tidak benar-benar berlaku bagi kita. Dalam film dan karya sastra, misalnya, kita biasa-biasa saja. Film kita bahkan semakin remuk. Karya sastra tidak pernah sampai pada puncak pencapaian tertinggi yang dianggap layak mendapatkan pengakuan internasional, misalnya, hadiah nobel sastra.

Menurut saya, kesenian yang berkembang baik di sini adalah seni korupsi dan keterampilan makelaran. Karena itu, seni korupsi dan makelaran saya tetapkan sebagai keunikan keempat. Unik karena keduanya tidak melibatkan logika dan tidak melibatkan rasa, dan bahkan tidak melibatkan insting. Anda tahu, hukum rimba adalah sesuatu yang berkembang dalam masyarakat binatang yang mempertahankan diri dengan insting. Dan binatang, sebuas apa pun, tidak memangsa melebihi kebutuhan perutnya. Seni korupsi tidak begitu: ia melampaui akal, intuisi, dan insting.

Serupa dengan itu, seni mengadili pelaku korupsi berlangsung demikian. Bagaimana Anda bisa menerapkan akal waras ketika seorang janda yang mengumpulkan randu senilai dua puluh ribu rupiah sisa panenan sebuah perusahaan, kemudian dituduh melakukan pencurian dan diancam hukuman tujuh tahun, sementara pelaku korupsi miliaran hanya mendapatkan ancaman lima tahun?

Karena korupsi dan penanganannya adalah kasus unik di negeri ini, saya sampai sekarang masih menyimpan niat untuk membuat buku Apa dan Siapa: Koruptor Indonesia. Saya bayangkan buku itu akan menjadi semacam ensiklopedia para koruptor; ia bisa digunakan sebagai buku referensi, atau bisa sekadar alat untuk mempertahankan ingatan kita tentang nama-nama. Saya yakin buku tentang koruptor dan riwayat singkat korupsi mereka itu bisa menjadi buku yang lumayan tebal, sebab koruptor di negeri ini sama belaka dengan pahlawan. Maksud saya, heroisme yang terkandung dalam pepatah ''gugur satu tumbuh seribu'', yang semula dialamatkan kepada pahlawan, sekarang menemukan kebenarannya yang nyaris harfiah ketika kita alamatkan kepada para pelaku korupsi. Begitulah koruptor kita, gugur satu tumbuh seribu.

Keunikan kelima, saya dapatkan pada papan-papan peringatan di tempat umum. Ketika saya berjalan-jalan dengan anak-anak saya di lapangan Monas, sebuah tempat rekreasi murah dan karena itu siapa saja bisa berkunjung ke sana, saya menemukan di beberapa tempat ada papan besar yang mengingatkan bahwa jika Anda berjualan, parkir, atau membuang sampah di sembarang tempat, Anda akan dikenai hukuman kurungan enam bulan atau denda Rp 30 juta. Rasa-rasanya itu peringatan yang terlalu ambisius dan tidak pernah bisa dijalankan sama sekali.

Saya tidak bicara tentang orang yang membuang kulit kacang di lapangan Monas, misalnya, lalu ia didatangi yang mendendanya Rp 30 juta. Itu nyaris tidak masuk akal. Saya juga tidak bicara tentang orang-orang yang membuang puntung rokok di sembarang tempat dan kemudian didenda Rp 30 juta. Lebih penting dari itu, siapa yang bisa mendenda Rp 30 juta ketika para politisi setiap hari membuang sampah dari mulut mereka? Tidak ada yang sanggup melakukannya.

Jadi, papan peringatan yang dipampangkan besar-besar itu adalah sesuatu yang sangat mubazir. Atau sesungguhnya itu keunikan keenam? Yakni bahwa bangsa ini menggemari kemubaziran.

Di luar semua produksi keunikan itu, untungnya (atau celakanya?) bangsa ini tetap bisa juga mengikuti apa yang berlaku universal. Ini berlaku dalam urusan kepemimpinan, dan di situ bangsa ini tidak unik sama sekali dan ia masih bisa mengikuti ''hukum'' keniscayaan. Anda mungkin akrab dengan bunyi ''hukum'' tersebut, yakni bahwa sebuah masyarakat niscaya akan mendapatkan pemimpin yang cocok dengan karakter masyarakat itu sendiri. Dan kita memang sudah mendapatkan pemimpin semacam itu dari tingkatan terendah di desa-desa hingga ke pucuk kepemimpinan tertinggi negara. Semuanya cocok dengan karakter bangsa ini. Dan, bahkan PSSI juga mendapatkan pemimpin yang cocok dalam diri Nurdin Halid.

Yah, ketika muncul nama Nurdin Halid dan kepengurusannya di PSSI selama dua periode (dan tentu saja nama-nama koruptor yang lain), di benak saya muncul lagi gambaran tentang buku Apa dan Siapa: Koruptor Indonesia. Mengenai buku itu, seorang teman memberi saya dorongan, ''Saya kira itu buku yang harus diterbitkan. Kau tahu, di negara-negara lain koruptor ada yang diganjar hukuman mati, di sini koruptor dihukum sangat ringan. Buku semacam itu, jika benar-benar ada, akan menjadi ''hukuman'' seumur hidup bagi para koruptor. Nama mereka akan terus ada di buku sampai kapan pun, dan orang-orang bisa membacanya dari generasi ke generasi, asal buku itu tidak dilarang. Kalau ada koruptor yang memborongnya, kau punya modal untuk mencetak ulang.''

Atau Anda berniat membikinnya? Mungkin jumlah koruptor di Indonesia, yang tercatat di buku Anda, akan menjadi keunikan berikutnya. Dan ia bisa masuk rekor dunia. (*)

*) A.S. Laksana, cerpenis, beralamat di aslaksana@yahoo.com